Artikel
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
23 Juni 2018 09:44:09
Administrator
1.165 Kali Dibaca
Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government). Baca selengkapnya





PELAKSANAAN POSYANDU BALITA, LANSIA DAN POSBINDU BULAN OKTOBER
PENYALURAN BLT TAHAP X 2026
PENYALURAN BLT TAHAP IX 2026
PELAKSANAAN POSYANDU BALITA, LANSIA DAN POSBINDU BULAN SEPTEMBER
PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL
PENYALURAN BLT TAHAP VII DAN VIII 2026
PELAKSANAAN POSYANDU BALITA, LANSIA DAN POSBINDU BULAN AGUSTUS
PENANGGULANGAN BENCANA ,DARURAT DAN MENDESAK DESA
Nangun Sat Kerti Loka Bali
PEMBUKAAN JALAN BARU DI DESA DELOD DESA ABUAN
PENGADAAN JALAN USAHA TANI TEMPEK DUKUH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABUAN TAHUNANGGARAN 2021
PELAKSANAAN BULAN BAHASA BALI 2024
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA ABUAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDesa TAHUN ANGGARAN 2024
PENYALURAN BLT TAHAP I, II, III DAM IV 2026
PELAKSANAAN POSYANDU BALITA, LANSIA, POSBINDU DAN BKB
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP I DAN II
PELAKSANAAN BULAN BAHASA BALI KE VIII DESA ABUAN TAHUN 2026
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDesa TAHUN 2026
PEMBERIAN PENGHARGAAN SISWA BERPRESTASI DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK SISWA KURANG MAMPU TAHUN 2024